Sekilas Fungsi dan Tanggung Jawab BCD Jawa Barat
Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah BKD Provinsi Jawa Barat. Apalagi jika sudah mengikuti rekrutmen CPNS di daerahnya. IWD atau Badan Layanan Umum Daerah merupakan instansi pemerintah yang sangat penting dengan berbagai tugas pokok dan fungsi.
MDG sudah dikenal banyak orang, terutama dalam hal rekrutmen CPNS. Karena tugas utama IDF ini adalah membantu gubernur atau bupatinya dalam pengelolaan PNS. Karena itu, tidak hanya selama pencarian atau perekrutan pegawai negeri, tetapi juga untuk mengatur dan mengawasi pegawai negara.
Jika Anda tertarik untuk menjadi salah satu pegawai pemerintah, Anda harus mengetahui RDA dan apa isinya. Dengan begitu, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa tanggung jawab lembaga atau instansi pemerintah.
Setiap kota dan kabupaten akan memiliki kantor IWD yang akan menangani semua masalah administrasi pegawai pemerintah di kota. Ruang lingkup tugas dan kewajiban lembaga ini sangat luas dengan tanggung jawab yang besar. Semua tugas dan tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang.
Ada berbagai sub-bidang dalam lembaga IWD yang akan bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Baik itu penyediaan fasilitas, monitoring maupun penyusunan laporan. Untuk informasi lebih rinci, lihat deskripsi MDG dan fungsi serta tugas utamanya.
Mengenal Badan Kepegawaian Daerah IWD
IWD adalah instansi atau instansi pemerintah yang mengatur pelaksanaan dan pelatihan tugas PNS di suatu daerah. Misalnya, BKD Jawa Barat akan bertanggung jawab mengelola, mengatur, memantau, dan menyediakan fasilitas bagi petugas di wilayah Jawa Barat.
INFICYP suatu kabupaten atau kota hanya bertanggung jawab atas perawatan petugas di kota yang bersangkutan, bukan untuk kota lain. Jadi kewenangannya dibatasi hanya secara regional. Namun, ada juga yang memiliki otoritas nasional, yaitu badan personalia nasional .
Lembaga ini akan berfungsi sebagai bagian administratif dari pengelolaan PNS, baik dalam penyediaan pekerjaan maupun tugas, pelaksanaan pelatihan pelatihan dan masa kerja. Ketika seorang pegawai pemerintah ingin berurusan dengan berbagai file, seperti mutasi atau pembaruan kacamata / pelatihan, ia akan mengurus lembaga ini.
Ketua IWD Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah untuk menjalankan fungsi sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan visi dan misinya, instansi pemerintah ini akan menyusun program kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Fungsi BCD akan terangkum dalam jadwal kerja yang diperbarui setiap tahun sehingga dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Selain itu, regenerasi dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM yang handal di masa depan dan untuk menunjukkan kinerja terbaik di BKD.
Mengenal Visi dan Misi BKD Jawa Barat
Visi utamanya adalah “terwujudnya aparatur yang BAIK dan sejahtera”. Itu BAIK dalam elaborasinya; Berkualitas, akuntabel, inovatif dan kreatif. Visi ini diharapkan dapat menciptakan organisasi yang profesional dan dapat dipercaya yang dapat membantu kinerja presiden daerah. Definisi makna visi adalah sebagai berikut:
- Kualitas, yaitu memiliki kualitas kerja sesuai dengan ketentuan dan harapan seluruh masyarakat Indonesia.
- Akuntabel, yaitu memiliki sikap bertanggung jawab dalam setiap kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan.
- Inovatif, yaitu mampu memamerkan atau mempromosikan hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi bisnis.
- Kreatif, yaitu mampu mengeluarkan kreativitas dalam menciptakan sesuatu atau meningkatkan manfaat dari sesuatu yang sudah ada.
- Hal ini untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi para petugas, baik secara material maupun spiritual.
IWD Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki visi, tetapi juga melakukan tugas-tugas yang dilakukan dari waktu ke waktu. Misi ini akan berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan harus dijalankan oleh setiap pejabat di lingkungan lembaga ini. Tugas-tugas berikut dilakukan:
- Untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Untuk membantu meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan karyawan berdasarkan kinerja pekerjaan masing-masing individu.
- Meningkatkan profesionalisme kerja karyawan melalui bimbingan dan pelatihan.
Pelajari Tugas BKD Jawa Barat
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah, tugas utama RDA adalah melaksanakan pengelolaan pejabat daerah. Karena itu, semua masalah yang berkaitan dengan manajemen karyawan harus dilakukan di lembaga ini. Tugas dan fungsi lain dari lembaga kepegawaian ini adalah:
- Menyusun rencana peraturan daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tenaga kewilayahan dapat melakukan penataan sesuai standar nasional.
- Merencanakan dan menyiapkan sistem kepegawaian regional.
- Untuk melakukan praktik administrasi dalam hal pengelolaan, pemberhentian dan mutasi pegawai negeri sipil.
- Menyusun draf untuk pengembangan pejabat daerah dan memutuskan kebijakan teknis.
- Untuk memberikan layanan administrasi bagi aparatur sipil negara, seperti pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan perubahan jabatan struktural atau fungsional, yang dilakukan sesuai dengan aturan dalam undang-undang kepegawaian.
- Menyusun dan merumuskan kebijakan pensiun aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma dan standar prosedural yang berlaku.
- Penentuan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan aparatur sipil negara, mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- Melaksanakan pengelolaan aparatur sipil negara dan mengelola sistem informasi kepegawaian daerah.
Berdasarkan fungsi dan tugasnya, BKD Provinsi Jawa Barat memiliki kebijakan dan peraturan penuh dalam tahanan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pejabat yang bertempat atau bertugas di wilayah Jawa Barat. Dia juga bertanggung jawab atas pengangkatan, promosi, dan pengelolaan pensiun karyawan.
GDR Tingkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
Penyusunan program kerja untuk membantu meningkatkan kinerja aparatur negara diatur dengan matang. Program kerja disesuaikan dengan apa tujuan kerja instansi kepegawaian daerah, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga tersebut. Dalam hal ini, disesuaikan dengan aturan perundang-undangan di tingkat pusat.
BKD Jawa Barat fokus mengembangkan profesionalisme bisnis untuk menciptakan aparatur pemerintah yang handal dan bertanggung jawab. Sehingga ia dapat menyiapkan perangkat yang handal yang dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di masa depan. Berikut beberapa program kerja yang dijalankan:
- Pelaksanaan rekrutmen CPNS. Program ini dilaksanakan setiap tahun atau minimal setiap 2 tahun sekali untuk mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, meninggal dunia atau kebutuhan tenaga kerja tambahan.
- Proses penghargaan berupa peningkatan dari honorer menjadi CPNS bagi pemegang honorer dengan kinerja terbaik sebagai imbalan atas pengabdian honorer.
- Rekrutmen Penerimaan IPDN Praja melalui tes, diikuti oleh putra dan putri daerah dan dari berbagai daerah di Indonesia.
- Layanan administrasi seperti membuat kartu Pegawar, pemberian kartu TASPEN, atau mendaftarkan tanggungan bagi PNS yang sudah menikah.
- Untuk mengatur dan melakukan pemeriksaan bagi petugas yang memenuhi syarat untuk promosi.
- Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
- Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur negara, pelatihan di daerah atau pengaturan pegawai peserta pelatihan di ID pusat.
Sebagai lembaga yang membantu kinerja kepala daerah dalam pengaturan PNS, MDGs memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak hanya harus menjabarkan tugas pokok sesuai fungsinya , BKD Provinsi Jawa Barat juga harus memenuhi visi dan misi sebagai lembaga kepegawaian.